kamu ingin mengetahui mengenai syarat mendirikan sekolah smk swasta. kamu dapat Menyimak artikel ini sampai habis!

Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan kamu informasi tentang syarat mendirikan sekolah smk swasta.

Peraturan Mendirikan Sekolah Swasta

Sebelum kita mengetahui tentang syarat mendirikan sekolah smk swasta, ada baiknya kjika ketahui terlebih dahulu mengenai peraturan mendirikan sekolah swasta

Perlu kamu ketahui bahwa aturan syarat mendirikan sekolah smk swasta ini, semuanya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor.66/2010 tentang Perubahan atas PP No.17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Pada pasal 182 ayat 1, sudah dijelaskan bahwasannya kamu wajib mendapatkan izin dari pemerintah jika kamu ingin melakukan pembangunan sekolah swasta.

“Pendirian program atau satuan pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi wajib mendapatkan izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.”

Izin pendirian SMK Swasta sesuai dengan penjelasan pada “Kalimat Yang Dikutip” ini wajib memenuhi syarat standar pelayanan minimal sampai Standar Nasional Pendidikan tersebut diberikan oleh baik Walikota atau Bupati.

Nah, untuk pendidikan menengah itu sendiri, izin pendiriannya diberikan oleh Gubernur.

Selian itu juga, perlu kamu ketahui bahwasannya ada beberapa aturan lain dari Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia NO 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Aturan itu berada dalam pasal 14 yang menyebutkan :

“Pendirian sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, selain wajib memenuhi syarat mendirikan sekolah smk swasta sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, wajib dilengkapi dengan surat akte notaris pendirian badan penyelenggara sekolah dan bukti registrasi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM).”

“badan penyelenggara sekolah atau Pengurus yayasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 tidak diperbolehkan untuk menduduki jabatan pengelola organisasi sekolah sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam UNDANG-UNDANG NOMOR 16 tahun 2001 tentang Yayasan.”

Nah, untuk prasarana dan sarana pendidikan, pada pasal 45 ayat 1 dalam UNDANG-UNDANG NOMOR. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa :

“Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan prasarana dan sarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan juga perkembangan kecerdasan intelektual, emosional, sosial, kejiwaan peserta didik, dan potensi fisik.”

Jadi, Aturan melakukan atau syarat mendirikan pendirian SMK swasta juga telah diatur di dalam tiap-tiap peraturan daerah. Tidak usah berlama-lama lagi berikut adalah syarat mendirikan sekolah smk swasta

Kamu Ingin Mendirikan SMK Swasta? Yuk Konsultasi Gratis Dengan Kami!

syarat mendirikan sekolah smk swasta

dibawah ini adalah syarat mendirikan sekolah smk swasta

Nosyarat mendirikan sekolah smk swasta
1Persiapan Dokumen Pendirian
2Pengajuan Rekom KCD
3Tinjauan Lapangan oleh KCD
4Terbit Rekom KCD
5Upload Berkas Pendirian
6Masa Asistensi
7Evaluasi Administrasi
8Penjadawalan Tinjauan Lapangan Disdik Provinsi
9Evaluasi Data Hasil Peninjauan Lapangan
10Penyusunan Pertimbangan Teknis
11Penetapan Izin
12Permohonan Izin Disetujui/Ditolak
13Pengesahan Izin
14Pencetakan Naskah Izin
15Pengambilan Naskah Izin

Syarat Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

1. Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000

2. Identitas Pemohon/Penangung Jawab

  • WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Fotokopi)

3. Jika dikuasakan

Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 dan KTP orang yang diberi kuasa

4. Badan Hukum Yayasan

  • Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) (Fotokopi)
  • SK pengesahan pendirian dan perubahan (Fotokopi) yang dikeluarkan oleh Kemenkunham
  • NPWP Badan Hukum (Fotokopi)

5 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) [Fotokopi]

6 Proposal teknis yang terdiri dari :

  • Memiliki luas ruang kelas dan sarana penunjang lainnya dengan rasio 2 m2 (dua meter persegi) x jumlah peserta didik;
  • Memiliki rasio kelas 1 : 20 (satu berbanding dua puluh);
  • Memiliki petugas tata usaha sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dan tenaga pesuruh 1 (satu) orang;
  • Memiliki program kerja sekolah tahunan dan 4 (empat) tahunan;
  • Memiliki ruang kelas sekurang-kurangnya 5 (Lima) kelas, ruang UKS, ruang perpustakaan, ruang Kepala Sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, gudang, sarana olahraga, tempat bermain, toilet, dapur dan ruang lainnya untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan dan standar minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • Memiliki rekening bank tersendiri untuk anggaran penyelenggaraan pendidikan;
  • Tersedia 1 orang guru untuk setiap mata pelajaran dan untuk daerah khusus tersedia 1 orang guru untuk setiap mata pelajaran;
  • Tersedia guru dengan kualifikasi akademik S.1 atau D.IV sebanyak 70% dan separuh dari keseluruhan guru telah memiliki sertifikat pendidik;
  • Tersedia guru dengan kualifikasi akademik S.1 atau D.IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris; dan Kepala sekolah berpendidikan S.1 atau D.IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
  • Tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru dan staf kependidikan lainnya serta tersedia ruang Kepala Sekolah yang terpisah dari ruang guru;
  • Pertimbangan atau alasan pendirian Sekolah dari Yayasan/Badan Hukum;
  • Program Kerja Sekolah;
  • Program Kerja Yayasan/Badan Hukum untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
  • Surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan kurikulum;
  • Struktur Organisasi Yayasan dan Sekolah;
  • Denah Gedung Sekolah;
  • Surat Keputusan Yayasan/Badan Hukum mengenai pengangkatan Kepala Sekolah;
  • Daftar Riwayat Hidup Kepala Sekolah;
  • Ijazah Kepala Sekolah dan Guru (Fotokopi);
  • Daftar nama personalia sekolah dan uraian tugasnya;
  • Memiliki Peserta didik sekurang-kurangnya 20 (dua puluh orang);
  • Daftar peserta didik yang terbaru;
  • Daftar inventaris sekolah;
  • Tata tertib sekolah;
  • Jadwal mata pelajaran;
  • Fotocopy akta pendirian Yayasan;
  • Surat Keterangan domisili Yayasan;
  • Susunan Pengurus Yayasan;
  • Instrumen evaluasi atau monitoring.

7 Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;

8 Tidak menempati atau menggunakan fasilitas gedung milik pemerintah, rumah toko/rumah kantor atau pada lahan yang bermasalah;

9 Surat pernyataan kepala sekolah (bermaterai) yang menyatakan sanggup melaksanakan jam belajar mulai pukul 06.30;

10 Analisa Dampak Lalu lintas apabila berada di jalan Arteri primer maupun Sekunder;

11 Tanda Daftar Yayasan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Nah, Berikut ini Sistem, Mekanisme & Prosedur dalam Syarat Pendirian Sekolah :

  1. Pemohon membuka web dpmptsp atau datang dan meminta informasi ke loket perijinan (FO) tentang persyaratan permohonan pendaftaran perizinan
  2. Petugas loket perijinan (FO) memberikan informasi kepada pemohon mengenai persyaratan pendaftaran Perizinan serta menyerahkan formulir permohonan pendaftaran
  3. Pemohon mengisi formulir permohonan pendaftaran serta melengkapi persyaratan kemudian diserahkan kepada petugas Loket Perijinan (FO)
  4. Petugas Loket Perijinan (FO) memeriksa kelengkapan berkas: • Bila berkas lengkap maka petugas FO memberikan bukti berupa tanda terima berkas ke pemohon selanjutnya berkas diserahkan ke petugas Back Office (BO) • Bila berkas belum lengkap, petugas FO akan mengembalikan berkas kepada pemohon untuk dilengkapi.
  5. Petugas BO akan melakukan penelitian dan validasi terhadap berkas pemohon
  6. Apabila berkas pemohon (dokumen persyaratan administrasi dan dokumen persyaratan teknis) sudah lengkap dan benar maka petugas BO mengirimkan berkas permohonan ke Dinas Pendidikan
  7. Penerbitan SK SD dan SMP setelah rekomendasi dari Dinas Pendidikan telah dikirimkan ke DPMPTSP dan Tenaga Kerja dan akan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja Kota Batu
  8. SK SD dan SMP akan diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Setelah Persyaratan Lengkap dan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dikirim ke DPMPTSP dan Tenaga Kerja Kota Batu

Produk Pelayanan

2

Pengaduan Layanan

Nomor Layanan Pengaduan

Cara Membuat Sekolah Yang Perlu Diketahui

Cara mendirikan sekolah swasta diusulkan oleh dinas pendidikan setempat dan DPMPTSP. Namun, setiap daerah mungkin juga memiliki mekanisme dan prosedur yang berbeda. Hal yang sama berlaku untuk waktu pemrosesan.

Namun, Anda bisa mengikuti panduan di bawah ini!

Berikut beberapa cara mendirikan sekolah swasta:

  • Semua dokumen dijadikan proposal dan diserahkan ke dinas pendidikan setempat (tergantung mekanisme dan prosedur di masing-masing kabupaten).
  • Dinas Pendidikan akan memverifikasi sekolah terkait. Tim verifikasi biasanya terdiri dari pemimpin lokasi, pemimpin departemen, supervisor, dan staf.
  • Pada tahap verifikasi akan dilakukan pengecekan integritas data pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana sekolah, kurikulum yang digunakan, silabus, RPP dan data lainnya.
  • Jika semua persyaratan sudah lengkap, biasanya keputusan izin usaha akan langsung dikeluarkan. Artinya, sekolah yang didirikan diakui secara hukum oleh negara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *